Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 akan membahas Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap paripurna dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026).
Kesepakatan itu diperoleh setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pengesahan RUU tersebut merupakan penantian panjang masyarakat Indonesia selama kurang lebih 18 tahun.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pembahasan telah dikawal Komisi III DPR RI sejak September 2025, termasuk melalui pembahasan bersama pemerintah dan berbagai tahapan legislasi.
Dalam proses pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Perlindungan Hukum dan Pengawasan Menjadi Perhatian
Selain memperkuat instrumen pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, pembahasan RUU ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset.
Sejumlah fraksi memberikan perhatian terhadap mekanisme pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan persetujuan agar RUU tersebut diteruskan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk mekanisme tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang, menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadapi tindak pidana yang merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menunggu Keputusan Paripurna
Rapat Paripurna DPR RI hari ini menjadi tahapan penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset di Indonesia.
Apabila disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan memperoleh persetujuan DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Publik kini menantikan hasil keputusan tersebut, terutama mengenai sejauh mana regulasi ini nantinya mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, serta menjamin perlindungan hak masyarakat dan pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana.
Sumber: DPR RI, ANTARA, dan keterangan Ketua Komisi III DPR RI.
Redaksi | Berita Nasional
